Liputanborneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan inklusif. Sebagai langkah awal, Pemkab Kukar telah mengajukan tiga lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing berada di dua desa di Kecamatan Loa Kulu dan satu lokasi di Kecamatan Muara Badak. Usulan ini mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat yang menilai Kukar siap menjadi daerah percontohan.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Konsepnya berupa sekolah berasrama yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan pelatihan keterampilan hidup. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga kesenjangan sosial dapat dipersempit.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan kesiapan penuh daerah dalam menyambut program ini. “Kami melihat Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang pembinaan karakter, pembentukan mental, dan penguatan keterampilan yang akan membekali anak-anak menghadapi masa depan,” ujarnya. Ia memastikan bahwa segala aspek teknis maupun administrasi telah dituntaskan oleh tim daerah.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah daerah telah melakukan pendataan calon peserta didik yang berhak mengikuti program. Pendekatan berbasis data ini dilakukan agar penerima manfaat tepat sasaran. Selain itu, lahan untuk pembangunan sekolah serta dukungan infrastruktur sudah dikoordinasikan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim lintas kementerian menunjukkan bahwa Kukar memiliki keseriusan tinggi dalam menyiapkan program ini. Dukungan pembiayaan awal akan sepenuhnya ditanggung melalui APBN 2025, mulai dari pembangunan fisik hingga operasional awal, sehingga tidak menambah beban fiskal daerah.
Sunggono menambahkan bahwa Pemkab Kukar menaruh harapan besar agar keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi pintu masuk terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil. Menurutnya, pendidikan inklusif merupakan bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak-anak Kukar yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya,” tegasnya.
Ia menekankan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata dari keadilan sosial di bidang pendidikan. Dengan hadirnya sekolah ini, Kukar optimistis dapat membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang. “Kami ingin membuka pintu harapan baru, agar anak-anak dari keluarga tidak mampu juga memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih cerah,” pungkas Sunggono. (Adv)
