TENGGARONG – Program pembangunan desa mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi tantangan besar, terutama di sektor infrastruktur dasar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menilai perkembangan administrasi desa tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan akses jalan yang layak.
“Sebagus apa pun potensi desa, kalau jalannya masih berupa tanah atau rusak parah, maka kemandirian yang kita harapkan sulit terwujud,” ungkap Arianto saat menyampaikan keterangan pers pada Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, kondisi jalan yang belum memadai bukan hanya menghambat aktivitas warga, melainkan juga memperlebar kesenjangan antarwilayah. Dampaknya terasa pada lambatnya distribusi kebutuhan pokok, terbatasnya pelayanan publik, hingga terhambatnya perputaran ekonomi lokal.
Data DPMD mencatat, sebagian besar desa di Kukar masih mengandalkan jalan tanah. Akibatnya, pasar tradisional sulit tumbuh, transaksi mingguan jarang terjadi, dan peluang usaha masyarakat belum bisa berkembang maksimal.
Arianto menegaskan, konsep desa mandiri tidak sebatas pencapaian indikator administratif. Konektivitas fisik dan kemudahan akses ke layanan finansial, transportasi, hingga pusat kegiatan ekonomi harus menjadi perhatian utama. “Infrastruktur dasar wajib diprioritaskan, tidak hanya soal jalan, tetapi juga sarana penunjang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bupati Kukar yang rutin turun langsung ke desa. Menurut Arianto, pola kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang sesuai kebutuhan lapangan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa mewujudkan desa mandiri merupakan kerja bersama. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sektor swasta, hingga masyarakat harus saling berkolaborasi agar desa-desa di Kukar bisa benar-benar mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi.
