Liputanborneo.com, Tenggarong – Untuk memastikan ketahanan pangan desa tetap terjaga, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Ketahanan Pangan terus mendorong sinergi antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam pengelolaan lumbung pangan.
Salah satu upaya terbaru adalah penyaluran 10 ton padi ke beberapa kecamatan sebagai modal awal bagi Gapoktan dalam mengelola lumbung pangan secara lebih produktif. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Evi Violidhan, menjelaskan bahwa Gapoktan harus memiliki pola pikir wirausaha dalam mengelola cadangan pangan desa.
“Perlu adanya jiwa kewirausahaan dalam pengelolaannya. Jangan hanya menyimpan padi di lumbung, tetapi bagaimana caranya agar ini juga berdampak positif pada kesejahteraan petani dan perekonomian desa,” kata Evi, Selasa (4/3/2025).
Salah satu strategi yang diterapkan adalah bekerja sama dengan Bumdes dalam pengelolaan lumbung pangan. Bumdes dapat membantu dalam hal permodalan, distribusi hasil panen, dan akses pasar, sehingga hasil pertanian desa tidak hanya bertahan dalam bentuk cadangan tetapi juga bisa dipasarkan secara lebih luas.
Menurut Evi, tantangan terbesar bagi Gapoktan saat ini adalah keterbatasan modal dan akses distribusi yang kurang optimal. Oleh karena itu, dengan adanya sinergi dengan Bumdes, diharapkan masalah ini dapat diatasi, sekaligus menciptakan ekosistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dinas Ketahanan Pangan juga menyiapkan mekanisme peminjaman gabah dari lumbung dengan sistem pengembalian setelah panen. Dengan cara ini, cadangan pangan desa tetap terjaga tanpa menghambat aktivitas produksi petani.
Program ini diharapkan dapat menjadi contoh model pengelolaan lumbung pangan yang sukses dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. “Jika sistem ini berjalan dengan baik, desa tidak hanya mandiri dalam ketahanan pangan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi masyarakatnya,” tutup Evi. (Adv/DiskominfoKukar)
