Liputanborneo.com, TENGGARONG – Banyaknya usulan yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kecamatan Tenggarong menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dari total 1.438 usulan yang tercatat, DPRD menilai perlunya penajaman skala prioritas agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Musrenbang yang diikuti perwakilan 12 kelurahan dan 2 desa itu menghimpun beragam aspirasi, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum. Banyaknya jumlah usulan mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program yang paling mendesak.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akbar Haka, yang hadir dalam forum tersebut, mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap usulan tidak sekadar tercatat, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam proses penganggaran. Menurutnya, Musrenbang bukan hanya seremoni tahunan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah.
“Musrenbang ini bukan hanya tempat mengumpulkan usulan. Tugas kami di DPRD adalah memastikan usulan yang disampaikan benar-benar dikawal dan masuk dalam prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya usulan yang dihimpun, melainkan pada ketepatan memilih program yang paling berdampak bagi masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus mampu memilah kebutuhan mendesak dari sekadar keinginan tambahan.
“Yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya usulan, tapi mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Skala prioritas harus jelas, supaya pembangunan tepat sasaran,” tegas Akbar. Ia berharap proses seleksi program dilakukan secara objektif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Tenggarong.
