Liputanborneo.com, Jakarta – Polemik wacana pembubaran DPR kembali menyeruak di ruang publik dan media sosial. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara keras terkait isu tersebut. Politikus Partai NasDem ini menegaskan bahwa seruan untuk membubarkan DPR adalah pemikiran yang menyesatkan sekaligus berbahaya.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), dikutip dari Suara, jaringan resmi inibalikpapan.com.
Sahroni menilai pembubaran parlemen bukan hanya gagasan keliru, tetapi juga dapat mengacaukan sistem pemerintahan. Ia mengingatkan publik bahwa fungsi DPR sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan representasi tidak bisa dihapus begitu saja.
“Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, enggak apa-apa. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Bubarkan DPR, jangan. Itu keliru besar,” katanya.
Ia juga menolak anggapan bahwa DPR anti-kritik. Justru menurutnya, kritik bahkan dengan bahasa kasar sekalipun bisa diterima, asalkan tidak berlebihan dan tetap mengandung makna konstruktif.
“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, ba****t enggak apa-apa, mampus juga enggak apa-apa. Tapi ingat, kita selaku wakil rakyat juga punya kerja, punya empati. Silakan kritik, tapi jangan berlebihan,” tegasnya.
Pernyataan keras Sahroni muncul di tengah viralnya ajakan aksi “Demo Bubarkan DPR” yang direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Senin (25/8/2025). Seruan aksi tersebut ramai di media sosial, dengan satu tuntutan utama: mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
Di platform X, akun @Heraloebss menulis kemarahan publik terhadap DPR telah mencapai “titik didih”, sementara akun @NenkMonica menyebarkan instruksi teknis aksi, termasuk membawa plastik untuk mengantisipasi gas air mata. Gelombang protes digital ini dipicu oleh kritik publik terkait besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah ketidakpuasan atas kinerja wakil rakyat. (*)
***
Sumber : inibalikpapan.com
Editor : Rachaddian (dion)
