SAMARINDA – Evaluasi pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan tak hanya berujung pada penambahan kuota, tetapi juga pada penyempurnaan sistem dan perluasan sasaran penerima. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai kualitas pendidikan tidak cukup ditopang mahasiswa semata, melainkan juga peningkatan kapasitas guru dan dosen.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pembenahan program menjadi fokus utama setelah pelaksanaan tahun pertama menunjukkan sejumlah kendala. Pemerintah mencatat masih ada masyarakat yang belum memahami kriteria penerima, sehingga bantuan belum sepenuhnya terserap optimal.
Menurut Rudy, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi bahan evaluasi penting. Ia menilai keterbukaan terhadap kritik justru membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan agar lebih tepat sasaran. “Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan akan segera melakukan pembenahan,” katanya.
Selain mahasiswa reguler, pemerintah kini memberi perhatian lebih kepada tenaga pendidik. Guru dan dosen didorong memanfaatkan program untuk melanjutkan studi dan meningkatkan kompetensi akademik. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran dari hulu.
“Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula,” ujar Rudy.
Dengan alokasi anggaran Rp1,37 triliun dan cakupan penerima lebih dari 159 ribu orang, Gratispol Pendidikan diharapkan menjadi fondasi penguatan sumber daya manusia Kalimantan Timur, terlebih di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan tenaga kerja terdidik dan berdaya saing. Pemerintah daerah optimistis, perbaikan sistem dan perluasan sasaran akan membuat program ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
