Liputanborneo.com, SAMARINDA – Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Isu ini sebelumnya ramai diperbincangkan publik karena dinilai muncul di tengah dorongan efisiensi anggaran dan kebutuhan pembangunan daerah.
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang milik pemerintah. Ia menilai kendaraan operasional kepala daerah memiliki fungsi penting dalam mendukung tugas dan mobilitas pemerintahan, terutama di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas seperti Kalimantan Timur.
Menurutnya, hingga saat ini dirinya bahkan masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas dinas sehari-hari di daerah. Ia menegaskan bahwa fasilitas kendaraan dinas yang direncanakan bukan semata soal kemewahan, melainkan bagian dari kelengkapan operasional pemerintahan daerah.
Gubernur juga menyinggung posisi Kalimantan Timur yang kini menjadi wilayah strategis karena adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pandangannya, kepala daerah perlu memiliki kendaraan yang layak ketika menerima tamu penting dari berbagai daerah maupun luar negeri sebagai bagian dari menjaga citra daerah.
Meski demikian, rencana pengadaan mobil dinas tersebut tetap menuai perhatian luas, termasuk dari kalangan pemerintah pusat dan legislatif. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat serta prioritas pembangunan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah publik.
Di sisi lain, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengingatkan bahwa setiap belanja daerah harus berbasis kebutuhan yang jelas dan tidak membuka celah penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sorotan ini membuat isu mobil dinas gubernur menjadi salah satu pembahasan hangat dalam dinamika pemerintahan daerah saat ini.
