Liputanborneo.com, SAMARINDA – Polemik pengadaan mobil dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik setelah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan teguran kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Teguran tersebut berkaitan dengan rencana pembelian kendaraan dinas yang nilainya mencapai sekitar Rp8,5 miliar.
Isu ini mencuat setelah rencana pengadaan kendaraan dinas mewah tersebut menjadi perbincangan luas di masyarakat. Banyak pihak menilai belanja kendaraan dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah perlu dikaji secara matang agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.
Bima Arya menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan. Ia mengingatkan agar setiap belanja daerah tetap mempertimbangkan asas kewajaran serta kebutuhan nyata dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya saat memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ia juga menekankan bahwa meskipun pengadaan barang dan jasa memiliki aturan teknis, aspek kelayakan dan urgensi tetap harus menjadi perhatian utama, terutama di masa efisiensi anggaran saat ini.
Menurut Bima Arya, pemerintah pusat tidak hanya melihat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menilai apakah belanja tersebut benar-benar diperlukan. Ia mengingatkan kepala daerah agar setiap keputusan pengadaan memperhatikan kondisi keuangan negara serta sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dalam penjelasannya, Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas dinas di Kalimantan Timur. Ia mengatakan pemerintah provinsi belum menyediakan kendaraan operasional yang digunakan secara rutin untuk kegiatan kedinasan di daerah.
Meski demikian, rencana pengadaan mobil dinas tersebut tetap menjadi perbincangan karena nilainya yang dinilai cukup tinggi. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut perlu dievaluasi agar selaras dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang didorong pemerintah.
Di sisi lain, Rudy menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan dinas juga berkaitan dengan aktivitas pemerintahan yang semakin intens, termasuk agenda nasional maupun pertemuan dengan tamu dari luar daerah dan luar negeri, seiring posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.
