Liputanborneo.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan strategi besar dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, yakni menaikkan penerimaan pajak sambil tetap menjaga iklim investasi agar perekonomian tetap tumbuh.
“Memang dalam hal ini tugas kami berat di dua sisi yang sangat ekstrem. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Jumat.
Pemerintah mematok target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen dari proyeksi tahun ini sebesar Rp2.076,9 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan meningkat 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Dengan demikian, total penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 dipatok Rp2.692 triliun, tumbuh 12,8 persen dibandingkan tahun ini.
Sri Mulyani menjelaskan instrumen perpajakan akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Tahun depan, rasio pajak ditargetkan mencapai 10,47 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun ini sebesar 10,03 persen.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga memperkuat iklim investasi dengan menggandeng BPI Danantara dan sektor swasta. Target pertumbuhan investasi dipasang pada angka 5,2 persen. Dorongan investasi dilakukan melalui insentif serta penguatan kawasan ekonomi yang semakin berkembang, dengan tujuan memacu transformasi ekonomi nasional.
“Ini (pajak dan investasi) akan kami jaga secara hati-hati, seimbang di antara dua tujuan yang sama sekali berbeda,” kata Sri Mulyani menekankan.
Selain itu, RAPBN 2026 mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Menurut Sri Mulyani, capaian ini merupakan pijakan penting untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen di periode mendatang.
Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus menjaga koordinasi erat guna memastikan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya dorong pertumbuhan nasional. (*)
***
Sumber : antaranews.com
Editor : Rachaddian (dion)
