Liputanborneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu upaya tersebut ditunjukkan melalui audiensi dan silaturahmi bersama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan itu dihadiri jajaran dosen dan mahasiswa FUAD UINSI Samarinda bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Kukar. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas peluang kerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari program keagamaan, sosial, hingga penguatan kegiatan kemahasiswaan.
Asisten I Setdakab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dilakukan pihak kampus. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
“Tentu kami mengapresiasi baik inisiasi dari teman-teman mahasiswa. Ini tentu bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Dekan III FUAD UINSI Samarinda, Mohammad Salehudin, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang lebih konkret dengan Pemkab Kukar. Ia menyebut sejumlah agenda telah diusulkan dalam pertemuan tersebut.
Beberapa program yang direncanakan meliputi kegiatan internasional, kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, hingga penguatan program kemahasiswaan. Selain itu, pihak kampus juga mendorong pengembangan program keagamaan dan sosial, seperti tahfiz Al-Qur’an, pembinaan da’i, serta pendampingan bagi mualaf.
Salehudin berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program tersebut, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun bentuk kerja sama lainnya. Menurutnya, sinergi antara kampus dan pemerintah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa seluruh program tetap harus melalui proses perencanaan dan penganggaran sebelum dapat direalisasikan. “Intinya kegiatan itu harus teranggarkan dan terdaftar dulu, baru bisa dieksekusi,” tegasnya.
Audiensi tersebut diikuti 28 mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti SEMA, DEMA, dan HMPS. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah sekaligus memahami proses kebijakan publik.
