Liputanborneo.com, TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan persoalan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dapat dituntaskan secara bertahap hingga tahun 2027 melalui penataan ulang anggaran dan percepatan program pembangunan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan sejumlah pos belanja yang dinilai kurang efektif ke sektor prioritas pendidikan, khususnya pembangunan fisik sekolah.
“Pos-pos anggaran yang tidak efektif kita refocusing, nanti diarahkan ke kebutuhan prioritas, terutama sarana fisik sekolah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, pembenahan sarpras menjadi langkah mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang lebih luas, termasuk penguatan sumber daya manusia tenaga pendidik.
Fokus pembangunan meliputi rehabilitasi ruang kelas belajar (RKB) yang mengalami kerusakan, penambahan ruang kelas baru, hingga pembangunan fasilitas pendukung seperti halaman sekolah, toilet, dan pagar sekolah.
“Insya Allah 2026 sampai 2027 kita targetkan sarana fisik ini bisa clear dulu, sehingga ke depan kita bisa fokus pada peningkatan kualitas SDM guru dan pengembangan sekolah,” jelasnya.
Selain ruang kelas, Disdikbud Kukar juga memberi perhatian terhadap keberadaan halaman sekolah. Menurut Heriansyah, halaman sekolah memiliki fungsi penting sebagai ruang aktivitas siswa, termasuk untuk pelaksanaan upacara, kegiatan olahraga, dan pembinaan kedisiplinan.
Fasilitas sanitasi juga menjadi salah satu prioritas pembenahan. Disdikbud Kukar menekankan pentingnya penyediaan toilet sekolah yang layak, bersih, serta memiliki pemisahan antara toilet laki-laki dan perempuan guna menciptakan kenyamanan bagi siswa.
Sementara itu, pembangunan pagar sekolah, khususnya untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dinilai penting untuk meningkatkan keamanan lingkungan belajar dan mencegah siswa keluar dari area sekolah tanpa pengawasan.
Terkait kebutuhan anggaran, Heriansyah menyebut pihaknya masih melakukan penghitungan ulang karena kondisi kerusakan sekolah berbeda-beda, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, terdapat pula kebutuhan pembangunan unit sekolah baru di beberapa wilayah.
Ke depan, Disdikbud Kukar juga akan menyusun analisa standar belanja guna memastikan pembangunan sarpras berjalan lebih efisien. Langkah itu dilakukan untuk menekan biaya pembangunan, termasuk pembangunan ruang kelas baru yang saat ini nilainya mencapai ratusan juta rupiah per unit.
Dengan penataan anggaran dan percepatan pembangunan tersebut, pemerintah daerah optimistis persoalan sarana pendidikan di Kukar dapat segera teratasi sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih maksimal.
