Liputanborneo.com, Tenggarong – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan pembangunan jalan alternatif penghubung Kutai Kartanegara dan Kutai Barat sebagai proyek strategis, namun saat ini masih berada pada tahap perencanaan detail. Fokus utama pemerintah provinsi adalah memastikan kelayakan teknis, kesiapan trase, serta kepastian pembiayaan sebelum konstruksi dimulai.
Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan seluruh proses masih dalam penguatan kajian. Pemerintah tidak ingin terburu-buru memulai pembangunan tanpa perhitungan matang, mengingat panjang ruas dan karakter geografis kawasan yang cukup menantang, mulai dari hutan hingga perbukitan.
Ia juga memastikan Gubernur Rudy Mas’ud telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi trase untuk melihat kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan guna menilai kesiapan jalur sekaligus memetakan kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti jembatan, drainase, dan penguatan badan jalan.
Menurut Seno, sekitar 90 kilometer ruas jalan nantinya menjadi kewenangan provinsi, sementara sisanya berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat. Pembagian kewenangan itu akan menentukan pola pembiayaan sekaligus pembagian tahapan pekerjaan.
Dari sisi anggaran, besaran kebutuhan dana belum dapat dipastikan. Pemerintah masih menunggu hasil detail engineering design dan studi kelayakan. Sumber pendanaan disebut berpotensi berasal dari kombinasi APBD provinsi, APBN, hingga peluang dukungan dari pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
Pemprov berharap proyek ini nantinya bukan sekadar membuka jalan baru, tetapi menjadi penggerak distribusi logistik dan pelayanan publik lintas kabupaten. Setelah seluruh perencanaan rampung, pemerintah menargetkan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat pedalaman maupun kawasan perkotaan.
