Liputanborneo.com, KALIMANTAN BARAT – Kesalahan administratif yang dilakukan sejumlah sekolah membuat ratusan siswa SMA dan SMK gagal mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Hal ini memicu protes dari para siswa dan orang tua di berbagai daerah.
Di SMK Negeri 2 Solo, siswa memasang spanduk bertuliskan “Guru Lalai, Kami Terbengkalai” dan “RIP SNBP” sebagai bentuk kekecewaan. Sementara itu, di SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat, para siswa bahkan menangis ketika mengetahui mereka tidak bisa mendaftar SNBP akibat keterlambatan sekolah dalam menginput data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
SNBP adalah jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Agar dapat mengikuti SNBP, sekolah harus mendaftarkan data siswa ke PDSS sebelum tenggat waktu pada 31 Januari 2025. Sayangnya, beberapa sekolah gagal memenuhi kewajiban ini.
Guru di SMAN 1 Mempawah mengklaim bahwa keterlambatan input data terjadi akibat bencana banjir. Sebagai solusi, pihak sekolah menawarkan pembiayaan bimbingan belajar selama tiga bulan bagi siswa yang seharusnya berhak mengikuti SNBP.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat langsung mengambil tindakan dengan memanggil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Kurikulum, dan Tim PDSS SMAN 1 Mempawah untuk dimintai keterangan. Kadisdikbud Kalbar, Rita Hastari, juga memberikan teguran tertulis kepada pihak sekolah.
Di Solo, wali murid juga menyuarakan protes mereka. Nayla, salah satu wali murid di SMKN 2 Solo, menilai pihak sekolah lalai dalam menyelesaikan registrasi PDSS.
“Ternyata pihak sekolah lalai. Bisa lupa, bisa dibilang dia tuh ya leha-leha gitu. Kan dari tanggal 6 sampai 31 Januari ya, tapi nggak diregistrasi. Tapi alasannya itu karena anak-anak nggak registrasi. Sebenarnya kalau itu nggak diregistrasi, kan kita mau daftar ya. Itu kan yang didaftarkan semua, tapi nggak didaftarin gitu loh,” katanya.
Salah satu siswa, Aura, merasa solusi bimbingan belajar yang diberikan sekolah tidak cukup menggantikan peluang mereka untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes. “Menurut saya, bimbingan UTBK itu tidak sepadan. Saya belajar UTBK lama pun sampai sekarang belum 100 persen bisa. Apalagi dengan waktunya singkat dan sedikit,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, kepala sekolah SMKN 2 Solo dikabarkan telah berangkat ke Jakarta guna menemui kementerian terkait. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Nurgiyanto, mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari solusi agar siswa tetap mendapatkan kesempatan kuliah.
Di tingkat nasional, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) memberikan dispensasi kepada 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyatakan bahwa 228 sekolah telah berhasil menyelesaikan pendaftaran PDSS, sementara 145 sekolah lainnya diberikan kesempatan tambahan hingga 5 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.
Namun, bagi siswa dari sekolah yang tidak termasuk dalam dispensasi tersebut, harapan untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP telah pupus. Kejadian ini menjadi tamparan bagi sistem pendidikan di Indonesia, yang diharapkan bisa lebih cermat dalam menangani administrasi akademik agar tidak merugikan masa depan siswa. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
