Liputanborneo.com, TARAKAN – Insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh sejumlah anggota TNI kembali memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum bagi aparat negara. Berbagai pihak menekankan bahwa kasus ini harus ditangani dengan tegas dan terbuka, agar tidak menciptakan preseden buruk bagi institusi militer.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya bersifat internal, melainkan harus benar-benar transparan agar tidak menimbulkan kesan impunitas.
“Setiap anggota yang terlibat dalam bentrokan harus diproses, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin, dan ini sebaiknya dilakukan secara akuntabel,” ujar Fahmi, Rabu (26/2).
Ketua CENTRA Initiative, Al Araf, juga mendesak agar tindakan tegas segera diambil terhadap anggota TNI yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa kasus serupa di Deli Serdang menunjukkan bagaimana aparat keamanan yang tidak tersentuh hukum justru bisa menjadi ancaman bagi masyarakat dan instansi lainnya.
“CENTRA Initiative mendesak proses penyelesaian kasus penyerangan ini secara cepat, terbuka, dan akuntabel, melibatkan pelbagai pihak untuk memastikan prosesnya independen,” ujar Al Araf.
Insiden yang terjadi pada Senin (24/2) malam ini telah menarik perhatian publik. Guna meredakan situasi, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha, langsung bertemu dengan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, dan jajaran Forkopimda untuk mencari solusi serta mencegah eskalasi lebih lanjut.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan antara TNI dan Polri, personel dari Yonif 613/Rja telah melakukan perbaikan terhadap fasilitas Mapolres Tarakan yang mengalami kerusakan.
“Sebagai bagian dari proses rekonsiliasi, perbaikan terhadap fasilitas Mapolres yang mengalami kerusakan telah dilakukan oleh personel Yonif 613/Rja sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen menjaga hubungan baik antara TNI dan Polri,” kata Rudy.
Publik kini menanti bagaimana proses hukum terhadap para pelaku akan berjalan. Jika penyelesaiannya tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat tergerus, sekaligus memperkuat persepsi bahwa aparat keamanan berada di atas hukum. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
