Liputanborneo.com, JAKARTA – Komisi I DPR RI menekankan pentingnya pengusutan secara transparan dan akuntabel dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Anggota Komisi I DPR RI menilai keterbukaan dalam proses hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, transparansi dinilai dapat mempercepat penuntasan perkara sekaligus memastikan keadilan bagi korban.
Komisi I juga mengingatkan bahwa kasus kekerasan seperti ini tidak boleh ditangani secara tertutup atau setengah hati. Penanganan yang jelas dan terbuka diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta mencegah munculnya keraguan terhadap proses hukum yang berjalan.
Dalam pernyataannya, DPR menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas. Hal ini termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun kemungkinan adanya aktor lain di balik peristiwa tersebut.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri menjadi perhatian luas karena menyasar aktivis hak asasi manusia. Peristiwa ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, tetapi juga berkaitan dengan jaminan keamanan bagi warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
Komisi I berharap pengusutan yang transparan tidak hanya menghadirkan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk kekerasan.
Di tengah proses yang masih berlangsung, DPR meminta semua pihak untuk mengawal kasus ini secara bersama-sama agar penanganannya berjalan sesuai hukum dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan.
