Samarinda – Praktik politik dinasti semakin menjadi perhatian serius di berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali sejumlah kampus yang ada di Indonesia, seperti halnya Sivitas Akademika Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda.
Kampus yang berlokasi di jalan Ir Juanda ini menyatakan penolakan itu. Bahkan, Wakil Rektor III, Dr. Legowo Kamarubaya, secara langsung tegas menyatakan politik dinasti merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi di negeri ini.
Mengadopsi tema ‘Kampus Merah Putih untuk Indonesia: Damai Negeriku, Damai Bangsaku’, Sivitas Akademika Untag Samarinda prihatin terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.
“Kami, segenap sivitas akademika Untag Samarinda, di bawah pilar nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman, dan kreativitas,” ujarnya.
“Kami menolak politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menuntut etika bernegara dan berpemerintahan,” tambahnya.
Menurut Dr Legowo, politik dinasti tak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang dipegang teguh oleh Untag Samarinda, akan tetapi juga membawa konsekuensi yang merugikan kepentingan umum.
Praktik ini cenderung hanya menguntungkan segelintir kelompok atau individu tertentu, dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Atas dasar itu, Sivitas Akademika Untag benar-benar mengecam politik dinasti.
“Politik dinasti ini mengancam integritas demokrasi dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pemilu,” bebernya.
Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan keadaban dalam demokrasi, serta mendesak presiden dan para pemimpin untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu.
“Oleh karena itu, kami menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu,” paparnya.
Pemerintah dan Presiden diharapkan dapat mengambil langkah-langkah tegas dalam menindak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan jabatan, dan intimidasi yang dapat merugikan kepentingan umum serta melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok tertentu.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Roy Hendrayanto menegaskan, sivitas akademika Untag meminta netralitas presiden dan aparat lainnya. Ia juga mengingatkan, penggunaan fasilitas negara dalam kontestasi politik jelas dilarang oleh Undang-Undang.
“Kami telah menyelidiki hal ini melalui dosen-dosen yang mengajar hukum tata negara di Fakulitas Hukum Untag. Kami tidak ikut campur tentang politik ini, tapi kami telah menemukan hasil telaahnya, dari dosen hukum tata negara,” katanya.
Roy juga menjelaskan, presiden seharusnya tidak berkampanye, karena tidak ada periode berikutnya. “Di sinilah para dosen mengambil kesimpulan, ada indikasi ketidaknetralan dari Presiden Jokowi, dan itu akan berdampak ke bawahannya,” tutupnya.
