Portalborneo.or.id, Samarinda – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebelumnya menyebut bahwa kegiatan Food Estate yang dirilis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Merujuk pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, food estate merupakan rencana strategis dan pemerintah memberi anggaran sebesar Rp 235,46 miliar.
Proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang dikerjakan pemerintah Joko Widodo merupakan tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo. Program ini juga memiliki skala besar dan didahului dengan penggundulan hutan.
Food estate ini dibangun untuk mengantisipasi krisis pangan di tengah pandemi Covid dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, mengutip Nasional Tempo.co bahwa, Hasto menuturkan jika pada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 Triliun, yang mengalir ke Partai Politik dan membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
Program lumbung pangan sendiri diusung Presiden Joko Widodo pda awal periode kedua di masa kepemimpinannya. Proyek strategis nasional (PSN) yang tertera pada Rencana Pembanvunan Jangka Menengah (RPJMN) pada tahun 2020-2024.
Pada proyek sentra produksi lumbung pangan itu, terlaksananya sejumlah Provinsi seperti Kalimantan tengah, NTT, Papua Selatan, dan Sumatera Utara. Jokowi memrintahkan untuk beberapa pemerintah menjalankan proyek tersebut.
Lebih jauh, diketahui bahwa Presiden Joko Widodo merupakan Kader PDIP yang mana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan untuk menjalankan program penghijauan dengan merawat bumi pertiwi. Artinya bukan justru melakukan penggundulan hutan yang dapat merusak ekosistem.
Menyinggung hal tersebut, Bendahara DPD PDIP Kaltim sekaligus Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhamamd Samsun menegaskan bahwa, program ini bukan artinya menjadi perbedaan pandangan yang tidak sejalan pada cita-cita merawat bumi pertiwi, melainkan kritik yang dilayangkan PDIP bahwa Food Estate yang ditugaskan kepada menteri perhutanan yang tidak berhasil.
“Bukan kemudian PDIP menentang program pak Jokowi nya, tetapi PDIP menyanyangkan kenapa itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,” jelas Samsun dikonfirmasi Portalborneo.or.id, Senin (21/8/2023).
Sementara untuk program Food Estate yang di Kaltim masih akan dilakukan evaluasi, sambung Samsun.
Meski begitu, Samsun yang merupakan wakil rakyat daerah pemilihan Kutai Kartanegara menegaskan, kalau Kukar sendiri sudh menjadi penghasil pangan terbesar dari 10 kabuapten/kota di Kaltim.
“Kalau program bupati wakil bupati, Provinsi, di Kaltim, semua sudah berjalan untuk pembangunan lumbung pangan,” tandasnya.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id/FRC).