Liputanborneo.com, Surabaya – Jembatan Suramadu yang menjadi jalur vital penghubung antara Pulau Jawa dan Madura kini menghadapi tantangan serius. Gelombang keresahan masyarakat kian meningkat akibat maraknya tindak kriminal yang terjadi di jembatan tersebut.
Mulai dari kasus pencurian kendaraan bermotor hingga pembegalan dengan modus senar pancing, berbagai insiden ini membuat masyarakat semakin khawatir saat melintas. Bahkan, tak sedikit yang mengusulkan langkah ekstrem, seperti menutup atau merobohkan jembatan tersebut demi keamanan bersama.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji, menyatakan bahwa dirinya telah menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait situasi di Jembatan Suramadu.
“Banyak orang yang menyampaikan kepada saya terkait berbagai macam permasalahan di Jembatan Suramadu. Mulai dari curanmor hingga yang terbaru indikasi pembegalan dengan modus senar pancing,” ungkapnya melalui akun media sosial pribadinya @cakj1.
Menurut Armuji, Jembatan Suramadu dibangun dengan dana APBN sebagai upaya pemerataan infrastruktur dan ekonomi bagi masyarakat Madura. Namun, situasi yang terjadi belakangan ini justru menunjukkan adanya dampak sosial yang cukup serius.
“Banyak yang menilai, dengan adanya Suramadu, permasalahan baru mulai muncul,” jelasnya. “Sampai yang paling ekstrem, (masyarakat) meminta jembatan Suramadu dirobohkan.”
Sayangnya, kewenangan pengelolaan Jembatan Suramadu tidak berada di tangan Pemerintah Kota Surabaya, melainkan di bawah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan langsung terhadap permasalahan ini.
“Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki suatu kewenangan untuk melaksanakan peraturan yang ada di sana,” kata Armuji.
Meski demikian, ia berjanji akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten Bangkalan guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
Sebagai langkah lebih lanjut, aspirasi warga mengenai keamanan di Jembatan Suramadu akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar segera mendapat perhatian.
“Saran dan usulan dari aspirasi warga akan kita teruskan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR,” tutupnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
