Liputanborneo.com, SAMARINDA – Akses layanan kesehatan bagi warga Kalimantan Timur kini semakin terbuka. Pemerintah provinsi setempat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp255 miliar untuk membiayai program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) pada tahun 2025, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan.
“Ada sekitar 187.000 warga Kaltim belum memiliki kartu JKN/BPJS. Anggaran PKG ini digunakan untuk mendaftarkan dan membayar premi bagi warga tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, di Samarinda, Selasa.
Selain menanggung iuran kepesertaan BPJS bagi warga kurang mampu, anggaran ini juga dialokasikan untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Oleh karena itu, semua penduduk di Kaltim wajib punya KTP provinsi ini. Karena, nanti begitu diluncurkan pada awal Maret 2025, semua penduduk Kaltim cukup menyampaikan KTP-nya saja, sudah bisa dilayani,” ujarnya.
Pemerintah memastikan bahwa program PKG ini sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga warga dengan KTP Kaltim bisa langsung mengakses layanan kesehatan tanpa perlu khawatir tentang biaya.
Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang ditujukan bagi warga yang berulang tahun juga terus berjalan. Namun, Jaya menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini masih perlu ditingkatkan.
“Memang tergantung dari partisipasi masyarakat itu sendiri ya,” katanya.
Dengan adanya program PKG dan CKG, diharapkan seluruh masyarakat Kaltim dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan gratis ini, tanpa terkendala persoalan biaya.
Sebagai tambahan, Dinas Kesehatan Kaltim mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga asupan gizi, rutin berolahraga, dan beristirahat cukup. Langkah ini penting agar masyarakat dapat tetap produktif dan terhindar dari risiko penyakit. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
